Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Keuangan mendorong Kementerian Sosial untuk membuat sistem data mutakhir penerima bantuan sosial (bansos).
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan pihaknya terus melakukan dukungan kebijakan kepada kementerian/lembaga (K/L) di 2025. Ini dilakukan agar tata kelola bisa lebih sistematis dan komprehensif.
“Contoh, kita mendorong graduasi penerima manfaat bansos dengan Kementerian Sosial,” kata Isa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (10/6).
“Kita terus coba lakukan upaya untuk mendorong mereka membakukan dan membuat sistem-sistem yang lebih punya pola sehingga tidak hanya dapat diterapkan di satu daerah, tapi bisa direplika di daerah-daerah lain,” sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ada Rp513 triliun yang disiapkan untuk anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) pada tahun depan. Ini masuk dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Target tersebut naik cukup tinggi dibanding anggaran 2024, di mana Perlinsos pada tahun ini dipatok Rp496,8 triliun. Dengan kata lain, ada kenaikan hingga Rp16,2 triliun.
Wanita yang akrab disapa Ani itu mengatakan penetapan anggaran Perlinsos 2025 itu demi mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah. Nantinya, target itu akan ditempuh dengan beberapa program unggulan penguatan Perlinsos.
“Untuk mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri,” jelas Ani dalam Rapat Paripurna di DPR RI, Senin (20/5).
(skt/agt)