Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kembali mengomentari Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ramai dikritik. Program tersebut katanya perlu disosialisasikan lebih lanjut.
“Menurut saya pribadi, kalau ini memang belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa,” katanya di Gedung DPR, Rabu (6/6).
Basuki menjelaskan UU Tapera sudah diterbitkan sejak 2016. Namun, ia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Komite Tapera melihat kredibilitas program tersebut masih perlu dipupuk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keduanya juga akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk DPR, jika meminta simpanan wajib itu diundur.
Namun, ia mengatakan keputusan Tapera akan ditentukan dalam undang-undang.
“Kenapa kita harus saling berbenturan gitu, enggak lah,” katanya.
Pemerintah Presiden Joko Widodo mewajibkan seluruh pekerja ikut program Tapera. Para pengusaha diminta mendaftarkan para pekerja mereka menjadi peserta Tapera paling lambat Mei 2027.
Sebagai konsekuensi itu, pekerja harus membayar iuran sebesar 3 persen dari gaji. Besaran iuran itu 0,5 persen ditanggung atau dibayari oleh pengusaha. Sementara itu, 2,5 persen lainnya dibayar oleh pekerja. Iuran tersebut akan dipotong dari gaji pekerja setiap tanggal 10.
(fby/sfr)