Jakarta, CNN Indonesia —
DPR RI memberi peringatan ke pemerintah terkait hilangnya pertalite di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto menyindir bagaimana sikap PT Pertamina (Persero) kepada SPBU yang akhirnya memilih tak menjual pertalite. Ia menegaskan hilangnya jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) itu tak bisa dibenarkan.
“Saya ingatkan kembali BPH Migas yang punya tugas mengawasi pertalite ini BBM dalam penugasan. Artinya, harga, wilayah distribusi, dan kuotanya ditetapkan pemerintah. Dan ditetapkan juga pengawasnya BPH Migas,” pesan Mulyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPH Migas di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (27/5).
“Jadi, fungsi pengawasan tidak boleh kendur terhadap pertalite ini. Jadi, kalau ada misalnya SPBU yang gak mau jual pertalite berarti dia mbalelo (membangkang). Jangan dikasih kuota, cabut saja izinnya, karena tidak ada regulasi baru yang mengatur pembatasan ini,” tegasnya.
Mulyanto curiga raibnya pertalite sebagai siasat Pertamina. Ia menyinggung kehadiran pertamax green 95, di mana digadang-gadang sebagai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.
Politikus PKS itu lantas menyinggung pernyataan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas). Menurutnya, para pengusaha lebih memilih menjual pertamax green 95 karena dianggap lebih cuan.
“Dugaan saya dan saya rasa ini dugaan publik, publik sudah tahu trik-trik kayak begini. Zaman dulu, mau menghapus premium caranya ditahan-tahan aliran dan volumenya. Akhirnya susah dicari, dihapus,” tuturnya.
“Pertalite sekarang dimainkan, sepertinya susah, ujungnya diganti pertamax green yang belum jelas itu,” tandas Mulyanto.
Apa yang diucapkan DPR RI benar adanya. Pertalite memang hilang di beberapa wilayah, salah satunya di kawasan Slipi, Jakarta Barat.
SPBU di bilangan Jakarta Barat itu mengaku memang sudah tak menjual BBM subsidi tersebut. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, sebagai gantinya dijajakan pertamax green 95.
Akan tetapi, tudingan soal penghapusan pertalite dibantah oleh Pertamina. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengklaim masih ada sebagian SPBU lain yang menjual bahan bakar JBKP tersebut.
“Sebenarnya cukup banyak SPBU yang tidak jual BBM subsidi, tetapi sebagian besar masih menjual BBM subsidi. Kita pastikan BBM subsidi tetap tersedia,” ujar Irto kepada CNNIndonesia.com, Minggu (28/4).
“Memang tidak semua SPBU mendapatkan alokasi BBM subsidi, namun jumlahnya tidak banyak. Sebagian besar tetap menjual BBM subsidi,” tambahnya.
Terpisah, Anggota BPH Migas Saleh Abdurrahman tidak mempermasalahkan jika ada SPBU yang hanya menjual BBM non-subsidi atau JBU. Ia menegaskan itu sudah menjadi perhitungan SPBU bersangkutan.
“Tergantung kontraknya dengan Pertamina. Kalau dia (SPBU) mau jual jenis bahan bakar umum (JBU) saja, boleh,” tutur Saleh saat dikonfirmasi.
“Jika di situ (SPBU) tidak ada pertalite, konsumen bisa mencari di tempat lain. Kami terus mengimbau konsumen untuk menggunakan BBM non-subsidi yang lebih ramah lingkungan,” imbuhnya.
(skt/agt)