Jakarta, CNN Indonesia

Pemerintah resmi mengatur soal sistem pembayaran tol nirsentuh tanpa setop (Multi Lane Free Flow/ MLFF).

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024 lalu.

“Sistem pengumpulan Tol secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teknologi nontunai nirsentuh nirhenti,” tulis Pasal 67 (2) PP 23/2024, dikutip Senin (27/5).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seiring penggunaan tol nirsentuh, pengguna jalan tol wajib mendaftarkan nomor kendaraanya ke aplikasi MLFF, Cantas.

“Pada saat sistem teknologi nontunai nirsentuh nirhenti telah diterapkan, Pengguna Jalan Tol wajib mendaftarkan kendaraan bermotor yang digunakannya melalui aplikasi sistem teknologi nontunai nirsentuh nirhenti yang disetujui Menteri,” tulis Pasal 105 (2) PP 23/2024.

Pengguna yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi denda administratif hingga pemblokiran surat tanda nomor kendaraan (STNK).

“Pada saat sistem teknologi nontunai nirsentuh nirhenti telah diterapkan, Pengguna Jalan Tol yang tidak membayar Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat dari kesalahan Pengguna Jalan To1, dikenai denda administratif secara bertingkat,” bunyi Pasal 105 (5) PP 23/2024.

Rinciannya, denda administratif tingkat I dikenakan sebesar 1 (satu) kali tarif tol yang harus dibayar apabila pengguna tidak melakukan pembayaran tol dalam jangka waktu 2×24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberitahuan pelanggaran diterima.

Lalu, denda administratif tingkat II dikenakan sebesar 3 (tiga) kali tarif tol yang harus dibayar apabila pengguna tidak melakukan pembayaran tol dan denda administratif dalam jangka waktu 10×24 (sepuluh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pengguna tidak mematuhi kewajibannya sejak pemberitahuan pelanggaran diterima.

Kemudian, denda administratif tingkat III dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali tarif tol yang harus dibayar dan pemblokiran STNK apabila pengguna tidak melakukan pembayaran tol dan denda administratif dalam jangka waktu lebih dari 10×24 (sepuluh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pengguna tidak mematuhi kewajibannya sejak pemberitahuan pelanggaran diterima.

Proyek pembayaran tol tanpa sentuh sendiri sudah masuk daftar Program Strategis Nasional (PSN).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan proyek tol nirsentuh ini diperkirakan bakal menelan biaya hingga Rp4,49 triliun yang dilakukan dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha).

Adapun penanggung jawab proyek ini adalah Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.

“Ini akan bertahap diterapkan di seluruh jalan tol, MLFF, akan mulai konstruksi 2024. Jadi total biaya KPBU walaupun ini di Kementerian PUPR BPJT, pembiayaannya KPBU,” ujarnya di Rakernas Percepatan dan Pra-Evaluasi PSN di Hotel Park Hyatt, Jakarta, Selasa (14/5) lalu.

[Gambas:Video CNN]

(sfr)






Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *