Jakarta, CNN Indonesia

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan soal kemudahan impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Menurutnya, ini untuk memberikan kemudahan serta solusi yang adil dan efektif bagi para PMI dari berbagai negara yang akan mengirimkan barang untuk keluarganya di Indonesia.

“Pemerintah berupaya memberikan solusi yang adil dan efektif untuk memperlancar proses pengiriman barang kiriman PMI ke Indonesia dengan menerbitkan Permendag 36/2023 jo. Permendag 3/2024,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso di Jakarta, Minggu (7/4).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kepala BP2MI Benny Rhamdani sebelumnya memprotes kebijakan pemerintah terkait kebijakan impor barang kiriman. Hal ini dikarenakan barang bawaan para TKI ditahan Bea Cukai dan menumpuk di gudang.

“Untuk beberapa kelompok barang tertentu, barang dapat diimpor dalam keadaan baru maupun tidak baru dengan jumlah tertentu dan dikecualikan dari kewajiban memiliki perizinan impor dari Kementerian Perdagangan. Relaksasi dan kemudahan impor barang kiriman tersebut khusus diberikan kepada PMI untuk memberikan penghargaan kepada PMI sebagai pahlawan devisa,” kata Budi.

Budi mengatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengamanatkan pemerintah mengatur impor dengan tujuan, antara lain, melindungi keamanan, kesehatan dan keselamatan manusia serta lingkungan hidup dan melindungi serta mengembangkan industri dalam negeri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah mengatur impor barang yang salah satu ketentuannya adalah harus dalam keadaan baru. Selain itu, impor barang tertentu diatur dengan pemenuhan kewajiban berupa perizinan impor dari Kementerian Perdagangan.

Kewenangan pengaturan impor tersebut diserahkan kepada menteri perdagangan. Untuk beberapa kategori tertentu, Menteri Perdagangan dapat menetapkan impor barang dalam keadaan baru serta pengecualian dari kewajiban perizinan impor.

Budi menegaskan Permendag 36/2023 ini harus dapat menyelesaikan permasalahan barang kiriman PMI yang jumlahnya ratusan kontainer dan sempat tertahan di Desember tahun lalu. Dalam Permendag Kebijakan dan Pengaturan Impor sebelumnya, pengecualian atas ketentuan pembatasan impor untuk impor barang kiriman PMI belum diatur secara tegas.

“Permendag 36/2023 akan memberi kepastian aturan dalam hal impor barang kiriman PMI di masa mendatang,” pungkas Budi.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)






Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *